Jatinangor Punya Siapa?

Kabupaten Sumedang bakal terancam kehilangan sedikitnya 30% sumber pendapatan asli daerah (PAD) bila Kab. Bandung "mencaplok" Kec. Jatinangor dan Kec. Cimanggung untuk pembentukan wilayah Kab. Bandung Timur. Kab. Sumedang akan kehilangan sekira Rp 15 miliar per tahun dari total PAD daerah tsb sebesar Rp 45 miliar per tahun, bila dua kecamatan tsb masuk wilayah pemekaran Kab. Bandung. (www.pikiran-rakyat.com)

Meskipun baru sebatas wacana, rencana dimasukannya Jatinangor menjadi bagian Kabupaten Bandung Timur ini cukup meresahkan sebagian aparat dan masyarakat Jatinangor sendiri. A. Beni Triyadi (35), Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Jatinangor, ketika saya hubungi, di kantor Kecamatan Jatinangor (23/1), mengatakan bahwa isu tersebut mungkin saja digulirkan oleh beberapa pihak yang memiliki kepentingan dalam pembentukan Kabupaten Bandung Timur.

Tambahnya, aparat Kecamatan Jatinangor sendiri sampai saat ini belum mendapatkan keterangan secara resmi baik dari pemerintah Kabupaten Sumedang ataupun dari Kabupaten Bandung terkait isu tersebut. “Sampai saat ini belum ada sama sekali, hal tersebut harus berawal dari keinginan masyarakat sendiri,” sambungnya.

Menurut lulusan jurusan Sosial Politik Universitas Kediri ini, Bupati Sumedang pun tidak akan begitu saja melepaskan Jatinangor. Hal itu terkait juga dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disumbangkan Jatinangor untuk Kabupaten Sumedang. Menurutnya, sampai saat ini Jatinangor merupakan penyumbang PAD terbesar bagi Kabupaten Sumedang. “Dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saja, Jatinangor menyumbang 1 miliar tiap tahunnya,” sambungnya.

Secara pribadi, mantan Sekcam Tanjungkerta, ini juga keberatan jika pada nantinya Jatinangor bergabung dengan Kabupaten Bandung Timur. “Saya sebagai warga masyarakat Kabupaten Sumedang sangat keberatan. Tetapi, jika memang itu berdasarkan keinginan masyarakat kita, kenapa tidak? Asalkan ditempuh sesuai dengan prosedur yang benar,” katanya.

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kabid PMD) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Sumedang, Drs. Toto Suharyana, M.Si, mengatakan bahwa “sengketa” Jatinangor tersebut tidak ada dan baru sebatas isu saja yang bergulir di masyarakat.

Pro-kontra mengenai “pencaplokan” Jatinangor menjadi bagian dari Kabupaten Bandung Timur juga terjadi di masyarakat. Monique (19) seorang mahasiswa Unpad mengatakan tidak setuju jika Jatinangor menjadi bagian Kabupaten Bandung Timur. “Jatinangor kan dibangun oleh Sumedang, jadi secara historis dan psikologis, masyarakatnya sendiri lebih dekat sama Sumedang,” katanya.

Selain itu, sebagian masyarakat Jatinangor sendiri justru tidak memerdulikan status Jatinangor apakah nantinya menjadi bagian Kabupaten Bandung Timur atau Kabupaten Sumedang. Ical (20) warga asli Sumedang mengatakan, “Ah saya mah tidak mau ambil pusing. Lagian Jatinangor kan kecamatan paling kaya di Sumedang, kasihan Sumedang nantinya.”(san)